Bisnis.com, MALANG—PT Bank Nasional Indonesia Tbk atau BNI mengincar 30.000 agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusi (Laku Pandai), Agen46 BNI, sampai akhir tahun.
Direktur Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati mengatakan untuk mempercepat maka pihaknya akan merekrut e-Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama atau e-Warong KUBE dan Rumah Pangan Kita (RPK) yang diinisiasi Bulog untuk menjadi Agen46 BNI.
“Sampai saat ini, jumlah agen46 BNI sebanyak 24.000 orang maupun badan,” ujarnya katanya di sela-sela Penyaluran Bansos PKH secara digital di Malang, Sabtu (12/11/2016).
Tahun depan, target perekrutan agen baru sebagai agen46 BNI akan lebih banyak lagi, yakni 50.000 agen. Potensi untuk merekrut agen Laku Pandai BNI cukup besar, yakni dari e-Warong KUBE dan RPK karena Bulog menargetkan bisa membentuk 50.000 outlet pada 2017.
E-Warong KUBE PKH yang merangkap sebagai Agen46 BNI yang dapat melayani masyarakat umum untuk kegiatan perbankan berupa pembukaan rekaning, tarik dan setor uang ke tabungan, serta layanan pembayaran listrik, telpon, pulsa dan lainnya.
Begitu juga dengan RPK yang telah direkrut jadi agen Laku Pandai bank tersebut.
Dengan direkrutnya e-Warong KUBE PK dan RPK menjadi agen Laku Pandai BNI, maka berarti ada tambahan penghasilan bagi keduanya, yakni mendapatkan fee pelayanan dari bank.
Kepala Bulog Malang Arsyad membenarkan pernyataan itu. Bulog Malang terus mendorong pendirian RPK dengan menggandeng berbagai stakeholder seperti ormas selain masyarakat umum.
Direktur Departemen Kebijakan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo menegaskan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berarti sudah memadukan sistem LKD dan Laku Pandai.
Dalam kartu tersebut, ada e-money, namun juga dapat digunakan untuk layanan perbankan, seperti menabung.
Dengan makin banyaknya penerima PKH yang menerima KKS, maka semakin mendekatkan pada layanan perbankan sehingga mendorong inklusi keuangan.
Dengan begitu, jika penerima PKH mempunyai maka mereka lebih mudah mengakses layanan program subsidi kredit dari pemerintah seperti KUR. Hal itu terjadi karena bank penyalur sudah yakin terkait kualitas calon debitur karena sebelumnya telah dilayani dalam penyaluran Bansos secara digital.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Raden Harry Hikmat mengatakan menegaskan, KKS sebenarnya kartu yang terintegrasi. Nantinya diharapkan semua bantuan sosial bisa dilewatkan dalam satu kartu.
Saat ini, yang sudah digabung terkait dengan bantuan pangan, yaki Rastra. Selanjutnya nakan digabung pula bantuan untuk pendidikan, Indonesia Pintar, subsidi LPG, kartu sehat, dan lainnya.
Jika semua bantuan sosial itu digabung, maka setiap bulannya penerima PKH bisa menerima Rp400.000/bulan, sehingga jika ditambah dengan penghasilan dari keluarga tersebut, maka mereka akan segera keluar dari kategori miskin maupun setengah miskin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel