Kabar24.com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah membenahi pelayanan, dan fasilitas kesehatan di wilayahnya, untuk memastikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan hingga November 2016 masih ada 136 kabupaten dan kota yang belum mengintegrasikan pelayanan kesehatannya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Baru 378 kabupaten dan kota yang pelayanan kesehatannya sudah terintegrasi dengan BPJS, sedangkan 136 kabupaten dan kota sisanya belum melakukan integrasi,” katanya, Selasa (22/11).
Tjahjo menuturkan pemerintah daerah harus mendukung program jaminan kesehatan dengan memastikan pelayanan untuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. Kepala daerah pun harus memastikan perangkat daerahnya mendukung integrasi dalam layanan kesehatan.
Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah daerah, lanjut Tjahjo, adalah memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, fasilitas kesehatan yang disediakan pun harus memadai.
“BPJS tidak perlu khawatir dengan program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat, karena kepala daerah memiliki komitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Tjahjo menyebut belanja kesehatan di seluruh daerah mencapai Rp126,89 triliun dari total seluruh APBD Rp1.073 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel