Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat energi dari UGM Fahmy Radhi menilai kinerja Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih belum optimal.
"Kinerja BPH Migas belum maksimal, baik dalam hal pengembangan pipa gas bumi, maupun bidang lainnya," katanya di Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Menurutnya, kekurangan ketersediaan pipa gas baik untuk industri maupun masyarakat perkotaan, menjadi indikator bahwa kinerja BPH Migas memang jeblok.
Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas tersebut juga mencatat dalam pelaksanaan lelang pipa gas, BPH Migas tidak mampu mendorong keikutsertaan para pedagang (trader) gas. "BPH Migas bahkan tidak berkutik saat ada perusahaan pemenang lelang, tetapi bertahun-tahun tidak juga membangun pipanya," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan sebaiknya BPH Migas dikembalikan saja kewenangannya ke Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Fahmy juga berpendapat, mengingat pentingnya pengadaan pipa gas sekaligus mempercepat pengembangannya, pemerintah dapat menunjuk langsung BUMN, PT PGN (Persero) Tbk. membangun pipa gas baik untuk industri maupun perkotaan dengan biaya investasi sendiri.
"Imbalannya, PGN sebagai BUMN diberikan hak natural monopoli untuk menyalurkan gas industri dengan harga yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Selanjutnya, kalau pipa gas sudah mature dan mencapai ke seluruh konsumen industri, maka penyaluran gas dapat dibuka. Sebelumnya, kalangan pengusaha di Provinsi Jawa Tengah mengeluhkan ketiadaan infrastruktur pipa gas di wilayahnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi mengatakan, sudah puluhan tahun, pihaknya menanti pasokan gas bumi melalui pipa seperti wilayah lainnya.
Menurut dia, jika Jatim, Jabar, dan DKI Jakarta sudah lama menikmati bahan bakar gas melalui pipa yang murah dan bersih, maka Jateng belum. "Sekitar 15-20 tahun lalu, Kementerian ESDM pernah menyurvei ke industri untuk memasok gas melalui pipa, namun sampai sekarang belum terealisasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel