Pemerintah Akan Tekan Inflasi Lebih Rendah

Bisnis.com,01 Des 2016, 19:00 WIB
Penulis: Arys Aditya
Menko Perekonomian Darmin Nasution. /Reuters-Enny Nuraheni

Bisnis.com, JAKARTA—Laju inflasi sepanjang tahun ini sebesar 2,59% dinilai telah berada di jalur yang tepat. Dalam jangka menengah, pemerintah meyakini bisa mendorong inflasi ke teritorial 3,5% +/- 1% atau setara dengan level negara-negara berkembang lain.

Seusai bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas tentang perkembangan inflasi, Kamis (1/12/2016), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang datang bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan ada tiga faktor yang melandasi keyakinan tersebut.

Pertama, aktivitas perdagangan global yang melemah membuat aktivitas ekspor melemah. Kedua, pengalihan subsidi BBM pada akhir 2014. Ketiga, kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyasar pada sisi suplai.

Faktor-faktor tersebut, papar Darmin, secara kolaboratif menekan harga-harga barang turun. Dalam 3-4 tahun terakhir, tutur Menko Perekonomian, rentang inflasi bisa didorong turun dari posisi 5% +/- 1% menuju 4% +/- 1%.

“Mungkin 2-3 tahun lagi, ketika kita lihat levelnya sudah mulai stabil, range-nya itu didorong turun pelan-pelan ke 3,5% +/- 1%, jadi seperti negara-negara lain. Dan [sekarang] kebijakannya sedang disiapkan,” kata Darmin.

Dalam pertemuan tersebut, Darmin mengatakan pemerintah membahas tentang langkah-langkah untuk melakukan stabilisasi harga barang pangan yang menjadi penyebab inflasi tinggi pada November 2016, seperti kenaikan harga cabai dan bawang yang karena pengaruh cuaca, serta harga gula dan daging yang terus bertahan tinggi.

Presiden, kata Darmin, meminta dirinya untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditelurkan, sebelum menyusun langkah lanjutan. Sasaran pertama, lanjutnya, adalah mempertemukan BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengakhiri perdebatan mengenai data produksi dan pasokan.

“Karena datanya berdebat juga, ada perbedaan pendapat juga antara Kementan, Kemendag dengan data BPS. Kita mau dudukkan dulu lah, sampelnya gimana sih ini sebenarnya. Kok yang sini bilang sekian, sana umumkan sekian. Setelah itu kita baru susun kebijakannya,” kata Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fatkhul Maskur
Terkini