Iwa menilai dengan adanya rencana pemerintah merumuskan masterplan KPSN, maka perlu dikembangkan model hubungan antar lembaga pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, provinsi dengan pemerintah pusat untuk bersinergi dalam pembangunan pariwisata.
“Terutama untuk mendukung masing-masing wilayah pembangunan pariwisata perlu keterkaitan program antar-sektor,” tuturnya.
Menurutnya, jika kepariwisataan dianggap sebagai lokomotif ekonomi, maka sebaiknya program- program sektoral dapat mendukung peningkatan kondisi baik fisik, maupun sosial di perwilayahan destinasi yang ada di Jabar.
Dia mencontohkan, destinasi pariwisata jawa barat bagian selatan khususnya mulai kawasan selatan cekungan Bandung dan pada koridor destinasi pariwisata provinsi, Pangandaran, Tasik, Garut, Cianjur sampai ke Ciletuh.
“Kiranya perlu berhati-hati dalam pengembangannnya untuk menjaga kestabilan kondisi alam dan lingkungan,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Ida Hernida mengatakan dengan masuknya 6 KPSN ini pihaknyaharus dapat menyusun kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, kemudian dari daftar tersebut diinformasikan kepada sektor terkait yang memiliki tanggungjawab fungsi dalam pelaksanannya.
Selain itu, untuk meningkatkan daya tarik wisata, diharapkan masyarakat dengan dukungan pemerintah pusat, dapat mendorong tumbuhnya investasi sektor pariwisata.
“Dan diharapkan investasi yang masuk ke Jawa Barat dalam sektor pariwisata dapat meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan baru, minimal satu dari 11 lapangan pekerjaan yang tersedia dari setiap kehadiran investasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel