Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah diminta membentuk satuan tugas atau task force terkait dengan menjamurnya pedagang eceran BBM ilegal, termasuk yang memakai nama Pertamini.
Wakil Ketua DPR Satya Yudha mengungkapkan, task force dibentuk Kementerian ESDM yang dijalankan hingga ke daerah-daerah dan bekerja sama dengan pimpinan daerah setempat. "Kita minta dibentuk task force yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum," kata Satya.
Pembentukan task force agar harga yang jatuh ke masyarakat tidak berlipat ganda. Terlebih pemerintah sudah memberikan kebijakan satu harga untuk daerah-daerah terpencil seperti Papua. "Jadi perlu dibentuk task force untuk memberantas itu. Tidak bisa hanya dengn statement."
Satya menilai, bahwa pembentukan sangat perlu, karena hingga saat ini tidak ada institusi yang merasa bertanggung jawab terhadap maraknya Pertamini dan pengecer BBM ilegal. Mereka dibiarkan saja, padahal di banyak lokasi mereka bisa menjual hanya beberapa ratus meter dari SPBU.
Di luar Jawa, lanjut Satya, bahkan seringkali SPBU kosong tetapi di berbagai penjualan eceran ilegal tersebut malah banyak diserbu masyarakat.
Menurut Satya, pemerintah memang perlu menindak tegas. Karena dalam kondisi tak ada subsidi kecuali solar seperti sekarang, yang dikhawatirkan adalah bahwa harga di tingkat konsumen melebihi harga yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, juga karena Pertamini tidak mempunyai hak untuk mendistribusikan. Mereka bukan agen atau penyalur, yang memang memiliki aturan, termasuk marjin.
Selain itu, yang juga harus disoroti adalah penggunaan nama Pertamini. Satya sepakat, bahwa nama tersebut bisa mengecoh masyarakat, seolah-seolah ada kaitannya dengan Pertamina. Pertamini sama sekali tidak terkait dengan Pertamina. “Hal itu juga harus disosialisasikan, bahwa tidak ada kaitan dengan Pertamina. Nama Pertamini mengesankan bahwa merupakan institusi di bawah Pertamina,” kata Satya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel