Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah dituntut untuk mengkaji keakuratan alokasi subsidi di sektor pertanian karena penggelontoran anggaran itu tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan petani.
Hal itu diungkapkan oleh ekonom Faisal Basri dalam acara Economic Aoutlook yang diselenggarakan Bank HSBC, Senin (5/12/2016).
“Seperti kita ketahui, pengeluaran untuk sektor pertanian naik. Tetapi, nasib petani tambah sengsara. Jadi, kemana saja uangnya. Jangan omong saja Menteri Pertanian ini, seolah-olah hebat semua,” ujarnya.
Menurutnya, anjloknya kesejahteraan petani, bisa dilihat dari turunnya indeks nilai tukar petani (NTP) yang menghitung rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
Sepertyi diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan data, per November lalu, NTP nasional sebesar 101,31 atau turun 0,40% dibanding NTP bulan sebelumnya. Angka ini juga lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 102,95.
Tidak hanya itu, walaupun secara nominal naik, upah riil buruh tani mengalami penurunan. Sebagai contoh, BPS mencatat, upah riil buruh tani per Oktober Rp37.349 atau naik 0,24% dari bulan sebelumnya yakni sebesar Rp37.259. Meski demikian, jika kita bandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp37.918, angka itu mengalami penurunan sebear 1,8%.
Menurut kontenstan Pilkada DKI Jakarta 2012 ini, pengkajian keakuratan penggunaan subsidi di sektor pertanian penting untuk dilakukan karena rakyat tentunya tidak ingin anggaran yang harusnya bisa mensejahterakan rakyat terbuang dengan percuma tanpa membawa perubahan yang signifikan bagi peningkatan kehidupan rakyat.
Pada 2016, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp31,2 triliun untuk subsidi pupuk dan Rp1,3 triliun untuk subsidi benih. Sementara itu, dalam APBN 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 31,1 triliun untuk subsidi pupuk dan Rp1,2 triliun untuk subsidi benih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel