Pemprov Jateng Dorong Potensi Desa Berdaya Saing

Bisnis.com,08 Des 2016, 18:10 WIB
Penulis: Muhammad Khamdi
Kawasan perdesaan/Ilustrasi-Bisnis.com

Bisnis.com, BATANG - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Bapermades Jawa Tengah mendorong potensi desa di setiap daerah lebih dimaksimalkan supaya berdaya saing dengan industri besar yang menggerus usaha menengah ke bawah.

Kepala Bapermades Provinsi Jateng Tavip Supriyanto mengatakan potensi desa berupa pemanfaatan sumber daya alam desa akan mendatangkan pendapatan asli desa dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Salah satunya, di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang memanfaatkan wahana air Umbul Ponggok dengan pendapatan per tahun senilai Rp9 miliar.

Selain itu, masih banyak potensi lain di desa yang bisa mendatangkan usaha baru sehingga menyerap tenaga kerja dari desa setempat.

Menurutnya, pengelolaan potensi sumber daya alam, kerajinan maupun kreativitas lainnya bisa digarap maksimal melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

"BUMDes harusnya berorientasi pada kuantitas, kualitas dan kontinyuitas. Satu hal lagi dikelola dengan benar serta inovasi dalam produk," terangnya di sela sela Festival Anggaran di Kabupaten Batang, Kamis (8/12/2016).

Tavip juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Batang di bawah kepemimpinan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo yang menerima penghargaan peringkat pertama se-Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jateng, yakni Penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik Utama dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik 2016.

Adapun, peringkat kedua berturut-turut diraih Pemkab Wonogiri, Pemkot Semarang, Pemkot Pekalongan, Pemkab Kudus, Pemkab Rembang, Pemkab Purbalingga, Pemkot Magelang, Pemkab Wonosobo dan Pemkab Temanggung.

Pihaknya mengatakan pemda Batang dalam upaya keterbukaan dan transparansi untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (good government and clean government) diimplementasikan oleh Bupati Yoyok dengan berbagai terobosan.

Menanggapi penghargaan itu, Bupati Yoyok menyatakan terobosan lainnya penetapan standar internasional keamanan informasi ISO 27001:2013 pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjamin kepercayaan publik.

Selain itu, ada uji laboratorium hasil pekerjaan kontruksi bekerja sama dengan akademisi, pembentukan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) untuk menjembatani laporan atau keluhan masyarakat kepada pelayanan publik dan penyelenggaraan Festival Anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Yusuf Waluyo Jati
Terkini