Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia resmi menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V di Jakarta pada 14 – 16 Desember 2016. Pada gelaran akbar ini, Apersi menggaungkan posisinya sebagai pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang terdepan.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indoensia (Apersi) periode 2010-2016 Eddy Ganefo mengatakan tim penjaringan telah memilih tiga calon ketua untuk periode 2016-2020 mendatang yakni Juneidi Abdillah, Vidi Surfiadi, dan Barkah Hidayat.
Menurut Eddy, siapapun yang terpilih menggantikan posisinya saat ini kelak akan memiliki tugas melanjutkan perjuangan pengentasan kesenjangan kepemilikan dan pembangunan rumah di Indonesia yang masih tercatat sebanyak 11,4 juta unit.
“Ketua yang baru nantinya harus selalu bersinergi pada pemerintah dan mampu mendorong pengembang-pengembang daerah fokus menyelesaikan pembangunan,” katanya saat ditemui sebelum pembukaan Munas Apersi V di Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Eddy menuturkan setidaknya ada tiga pekerjaan rumah yang harus dikawal para calon ketua Apersi periode mendatang. Pertama, mengawal terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII yang sejak dirilis pada 24 Agustus lalu belum juga tuntas.
Kedua, Apersi harus terus mengawal terlaksananya gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di bidang perumahan rakyat. Ketiga, yakni mengawal kepastian ketersediaan sambungan listrik.
Saat ini, pasokan listrik menjadi hambatan utama bagi pengembang rumah MBR terutama di daerah yang tidak memiliki ketersediaan daya. Contohnya di Kalimantan Selatan, saat ini ada sekitar 3.000 unit rumah dari anggota Apersi yang belum dialiri listrik sehingga gagal akad kredit.
Eddy menduga banyak oknum PLN maupun pihak ketiga yang bermain dengan mempersulit proses penyambungan listrik supaya pengembang melakukan negosisasi. Akhirnya biaya yang harus dibayarkan pengembang menjadi lebih mahal.
"Ini harus segera kita hentikan. Pemerintah terutama kementerian PUPR harus hadir mengawal persoalan seperti ini. Persoalan perumahan rakyat tidak boleh dianak tirikan," katanya.
Saat ini sebanyak 3.096 perusahaan properti terdaftar di Apersi. Anggota yang aktif sebanyak 928 perusahaan. Dari jumlah itu, 20% di antaranya melakukan pembangunan rumah MBR di Provinsi Jawa Barat.
Tahun ini Apersi juga telah mencatatkan pertumbuhan pasokan rumah MBR yakni 80.000 unit dari target 70.000 unit. Eddy berharap dengan berbagai kemudahan dari pemerintah, 2017 mendatang dapat meningkat lagi menjadi 120.000 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel