Bisnis.com, PADANG—PT BDP Sumatra Barat alias Bank Nagari berpeluang menyusul jejak BPD Aceh dan BPD NTB menjadi bank syariah, setelah sejumlah pemegang saham setuju mengubah model bisnis perbankan tersebut dari konvensial ke syariah.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, sebagai salah satu kuasa pemegang saham Bank Nagari menyebutkan model bisnis syariah lebih cocok diterapkan di Sumbar, karena mayoritas masyarakatnya yang muslim.
Model syariah, imbuhnya, juga sejalan dengan falsafah hidup masyarakat setempat yang berdasarkan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK).
“Model syariah lebih cocok diterapkan di Sumbar, lebih bisa berkembang. Apalagi sekarang kami fokus mengembangkan pariwisata halal, ya juga perlu didukung perbankan syariah,” katanya, Senin (26/12/2016).
Irwan mengatakan sebagian besar pemegang saham bank milik pemda itu juga tertarik mengubah bisnisnya menjadi syariah. Namun, masih harus melewati proses dan pengkajian lebih lanjut.
Dia mengatakan, Pemprov Sumbar yang memiliki 33% saham di bank tersebut, mendukung penuh upaya mengubah bisnis Bank Nagari menjadi bank syariah.
Senada, Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo mengatakan dirinya sejak awal meminta manajemen segera menyiapkan proses untuk menjadi bank syariah.
“Sejak awal, kami sudah mendorong Bank Nagari menjadi bank syariah. Pasarnya jelas, akan lebih mudah berkembang di Sumbar,” katanya.
Menurutnya, untuk bersaing di bisnis konvensial pasarnya semakin sempit karena bank-bank umum milik pemerintah dengan sokongan modal besar, dan teknologi yang maju sudah kian kuat daerah.
Posisi BPD, meski masih menguasai daerahnya, pelan-pelan akan tergerus oleh bank umum, jika tidak mampu menawarkan layanan terbaik dan inovasi bisnis yang memudahkan masyarakat.
Karakteristik masyarakat Sumbar yang identik dengan islam, serta perkembangan perbankan syariah yang demikian pesat di daerah itu dalam beberapa tahun terakhir, cukup dijadikan alasan untuk mengembangkan sektor syairah.
Sebelumnya, Efa Yonnedi, Komisaris Utama Bank Nagari mengungkapkan manajemen tengah menyiapkan rencana pengembangan jangka panjang bank milik pemda Sumbar dan 19 kabupaten/kota itu.
“Manajemen masih siapkan. Apakah nanti menjadi bank syariah, atau jadi dua dengan spin-off unit syariah, tergantung pemegang saham,” katanya.
Namun, dalam waktu dekat, yang menjadi prioritas perseroan adalah mekanisme penguatan modal Bank Nagari, mengingat kemampuan APBD yang terbatas untuk menyuntikan modal.
Dia menuturkan perseroan menyiapkan tiga opsi, yakni mengubah kebijakan pembagian deviden dari saat ini sebesar 70% disetor dan hanya 30% yang dimanfaatkan sebagai laba ditahan.
Lalu, menyiapkan strategic partner dengan BUMN atau private investment, serta terakhir, melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
Adapun, data Bank Indonesia hingga kuartal III/2016 mencatatkan kinerja perbankan syariah Sumbar belum optimal tahun ini dengan pertumbuhan aset hanya 3,7% dari Rp4,08 triliun periode yang sama tahun lalu menjadi Rp4,23 triliun.
Kinerja pembiayaan juga mengalami perlambatan yang sangat tajam, yakni hanya 1,5% menjadi Rp3,60 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,55 triliun.
Belum optimalnya pemulihan ekonomi dan kejatuhan harga komoditas petani dalam beberapa tahun terakhir, menjadi penyebab seretnya kinerja perbankan di daerah itu.
Meski pembiayaan masih tumbuh melambat, sebaliknya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh hingga 9,8% dari Rp2,49 triliun tahun lalu menjadi Rp2,74 triliun.
Sedangkan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing/NPF mencapai 4,7% dan rasio intermediasi atau financing to deposit ratio/FDR sebesar 131,3%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel