Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menilai isu suku, agama, ras, dan antargolongan, serta radikalisme yang menjelang akhir tahun lalu hingga saat ini belum menurunkan peforma perekonomian dalam negeri.
Bobby Hamzar Rafinus, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan fenomena perlambatan ekonomi lebih dipengaruhi oleh pergerakan global yang masih cenderung melemah. Pertumbuhan ekonomi masih akan berada di level kisaran 5% karena dunia yang masih melambat.
Menurutnya, aksi radikalisme hanya memberikan sentimen pada pergerakan pasar modal dan pasar keuangan yang bersfiat temporer. Sentimen itu mulai terjadi sejak peristiwa bom Thamrin pada 14 Januari 2016 yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan melemah sebesae 77,86 poin atau 1,72% di level 4.459,32.
"Kalau kita lihat dari mulai terjadinya bom di Thamrin, kemudian demo di November 2016 dan Desember 2016, indikator yang menyolok berubah adalah pasar modal dan pasar keuangan," katanya dalam Acara Diskusi Panel SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017, di Jakarta, Senin (23/1/2017).
Dia mengatakan pemerintah akan menjaga stabilitas ekonomi pada tahun ini dengan mendukung program-program yang berurusan pada pengamanan laju inflasi, neraca pembayaran, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan mengembangkan vokasi bagi angkatan kerja.
Tahun ini, Bobby memperkirakan sektor keuangan akan meningkat pada tahun ini ditakbang dengan arus modal yang tinggi. Namun, pemerintah juga akan mengantisipasi gejolak global terutama yang datang dari Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat menjadi presiden.
"Kami melihat masalah SARA dan radikalisme masih pada sentimen bukan performa ekonomi secara umum," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel