Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau (e-KTP) pada Februari 2017, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan pengadaan blanko e-KTP akan dilaksanakan pada Januari-Februari 2017. Pengadaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 7 juta blanko e-KTP masyarakat yang telah melakukan perekaman data kependudukan.
“Masyarakat yang belum merekam data kependudukan itu sekitar 4 juta jiwa. Masyarakat harus lebih proaktif, khususnya bagi yang tinggal di 101 daerah pelaksana pilkada serentak,” katanya, Jumat (27/1/2017).
Tjahjo menuturkan masyarakat sebenarnya dapat memastikan hak pilihnya dalam pilkada serentak tahun ini dengan melakukan perekaman data. Pasalnya, dari situ akan diketahui apakah warga yang melakukan perekaman data masih tinggal sesuai alamat domisilinya dan memiliki hak pilih atau tidak.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri menargetkan ada 183 juta jiwa penduduk Indonesia yang memiliki e-KTP pada pertengahan tahun ini.
“Kekosongan blanko e-KTP tidak akan terulang, dan Kementerian Dalam Negeri akan berupaya terus memperbaiki pelayanan publik di bidang data kependudukan,” ujarnya.
Tjahjo menyebut penyelesaian e-KTP untuk seluruh masyarakat akan menjadi dasar dari pelaksanaan e-Voting dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Pemerintah pun terus melaksanakan berbagai langkah yang diperlukan, agar rencana tersebut dapat berjalan lancar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel