Kabar24.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan telah memanggil dan mengklarifikasi dua kader PDI Perjuangan yang namanya disebut-sebut menerima aliran dana dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-E).
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu setelah kunjungan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, ke kediaman Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, di Menteng, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Menurut Hasto, kader PDI Perjuangan yang diminta klarifikasi dan telah membantah informasi yang menjadi viral di media sosial tersebut.
"PDI Perjuangan sudah melakukan klarifikasi. Tuduhan itu tidak benar," katanya.
Hasto menegaskan sikap tegas PDI Perjuangan terhadap praktik korupsi. Kalau ada kader PDI Perjuangan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka sanksinya sangat berat yakni pemberhentian dari jabatan publik dan dari kader PDI Perjuangan.
Dia menambahkan nama kader PDI Perjuangan yang disebut-sebut di media sosial, bisa saja bentuk kampanye hitam dari pihak lainnya untuk memojokkan PDI Perjuangan.
"Saat ini masih berlangsung persiapan pilkada DKI Jakarta putaran kedua, sehingga bisa saja muncul kampanye hitam," katanya.
Hasto mempersilakan pengadilan yang membuktikan, benar atau tidaknya sesuai prosedur hukum.
Sebelumnya, beredar di media sosial dua nama kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Arif Wibowo, dari sejumlah nama yang disebut-sebut menerima aliran dana dugaan korupsi kasus pengadaan e-ktp.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel