Bisnis.com, JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) bakal memacu penyaluran kredit infrastruktur seiring dengan kian maraknya proyek pengembangan sektor sarana dan prasarana infrastruktur di daerah tersebut.
Pimpinan Sekretariat Perusahaan Bank Kaltim Abdul Haris Sahilin menuturkan sektor infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembiayaan Bank Kaltim, di samping sektor pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pertanian.
Selain karena alasan untuk mendukung pembangunan daerah, kredit untuk proyek dan konstruksi infrastruktur dinilai merupakan segmen yang potensial karena biasanya berjangka waktu pendek sesuai tahun anggaran.
"Bidang infrastruktur ini adalah salah satu captive market BPD se-Indonesia, termasuk Bank Kaltim. Sesuai potensi yang ada, kami tingkatkan kredit dengan porsi untuk proyek infrastruktur mencapai 60% dari total penyaluran," katanya saat dihubungi Bisnis.
Abdul menambahkan, pada tahun lalu Bank Kaltim membukukan total penyaluran kredit sebesar Rp14,7 triliun.
Adapun pada tahun ini, pertumbuhannya akan dipacu agar naik minimal 10% atau sekitar Rp1,5 triliun. Porsi penyaluran untuk proyek-proyek infrastruktur akan dijaga di persentase yang sama.
Salah satu sektor proyek yang didukung Bank Kaltim adalah pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang tengah dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Akan tetapi, badan usaha milik daerah tersebut tidak terlibat secara langsung dengan Wijaya Karya (WIKA), sebab Bank Kaltim tidak ikut ambil bagian dalam kredit sindikasi.
BPD Kaltim yang memiliki aset Rp22,3 triliun pada akhir tahun lalu itu hanya melakukan pembiayaan kepada subkontraktor seperti penyedia material dalam proyek tol Balikpapan-Samarinda.
"Untuk saat ini kami ada melakukan pembiayaan kepada subkontraktornya saja, tetapi saya lupa besarannya berapa. Tidak terlalu besar karena sebagian besar kontraktornya sudah dari pusat dan mereka pakai Bank BUMN," jelasnya.
Sementara itu, terkait penyaluran pembiayaan sektor pertambangan, Bank Kaltim masih bersikap hati-hati mengingat kondisinya yang belum mengalami perbaikan signifikan.
Kendati harga-harga komoditas global sudah membaik, menurut Abdul Haris dari sisi regulasi bidang pertambangan masih belum kondusif dan pertumbuhan industri belum membaik.
Tahun lalu realisasi kredit ke bidang pertambangan yang disalurkan Bank Kaltim hanya sekitar Rp260 miliar atau mengambil porsi sekitar 1,8% dari total kredit.
"Kami masih hati-hati untuk masuk. Sektor pertambangan belum menjadi salah satu prioritas kami tahun ini. Angkanya akan dijaga di level yang sama atau bahkan diturunkan dari tahun lalu karena risikonya masih sangat besar," ungkapnya.
Setali tiga uang, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) juga menjadikan segmen infrastruktur sebagai tulang punggung penyaluran kredit, sekaligus dari lini unit usaha syariah dan konvensional.
Direktur Operasional Bank Jateng Hanawijaya menyatakan di lini bisnis syariah, pembiayaan infrastruktur melalui mekanisme sindikasi memiliki kontribusi yang cukup besar.
"Untuk 2017, total sindikasi yang sudah dalam pipeline Bank Jateng syariah sebesar Rp1,7 triliun untuk infrastruktur. Jumlah itu 53% dari target pembiayaan syariah sebesar Rp3,2 triliun," katanya.
Proyek yang didanai Bank Jateng antara lain pembangunan jalan tol, bandara, rel kereta api, LRT serta sektor listrik. Misalnya jalan tol Soreang di Jawa Barat dengan, dari total sindikasi senilai Rp850 miliar, Bank Jateng mengambil porsi pembiayaan sebesar Rp200 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel