Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah memacu transparansi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui sistem budgeting elektronik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, implementasi sistem tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah.
"E-Budgeting prosesnya bisa menjadi lebih baik dan meminimalisir kebocoran anggaran," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Menurutnya, ada sejumlah sektor yang selama ini dianggap rawan penyelewengan, dua diantaranya adalah sektor perencanaan penganggaran serta pajak dan retribusi daerah.
"Dengan transparansi, maka hal itu bisa diminalisir, pejabat juga akan fokus untuk mengerjakan sesuatu," ucapnya.
Sistem tersebut juga sudah diimplementasikan hampir di semua provinsi, saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi supaya fungsinya ke depan lebih optimal guna memastikan realisassi anggaran tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel