Kabar24.com, JAKARTA - Dengan bermodalkan kemenangan 58% persen dalam Pilkada 2017, Partai Golkar optimistis menghadapi Pilkada 2018 dengan target pemenangan 60 persen.
Demikian dikemukakan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (23/3/2017).
Sebelumnya, Novanto mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pembina selain Dewan Pimpinan Daerah hasil rapat konsultasi nasional di Bali.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Ketua Kehormatan Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Wakil Ketua Dewan Pembina Cicip Sutarjo Sekretaris Dewan Kehormatan Priyo Budi Santoso.
Menurut Novanto, bagi Golkar, Pilkada 2018 sangat penting karena melibatkan 171 daerah. Selain itu pilkada itu merupakan tangga bagi kesuksesan menghadapi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden pada 2019, ujarnya.
"Saya ucapkan terima kasih atas soliditas dan kekompakan kita semua. Jika daerah kompak dan pusat kompak, maka akan menjadi kekuatan untuk memajukan partai," ujar Novanto.
Dikatakan, pertemuan di Bali berhasil merumuskan beberapa hal menyangkut soal kebijakan Partai Golkar yang sifatnya rekomendasi untuk dibahas dalam Rapimnas yang akan datang. Rapat konsultasi kali ini juga dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Propinsi seluruh Indonesia.
Ketua DPR itu lebih jauh mengatakan bahwa untuk menghadapi Pemilu 2019, dirinya selalu turun ke bawah dan bertemu langsung dengan masyarakat.
"Saya selalu aktif turun ke daerah, bertemu dengan pengurus kabupaten, pengurus kecamatan, bahkan pengurus desa dan kelurahan,” ujarnya. Dengan pertemuan itu dia mengaku bisa berbicara langsung dengan mereka untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan.
Merespons situasi terkini terkait dengan isu KTP elektronik, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia kompak, solid dan bersatu padu mendukung kepemimpinan Novanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar demi menjaga keutuhan partai.
Sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Partai Golkar menyerahkan masalah KTP-El kepada proses hukum yang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, menurut pernyataan DPD Partai Golkar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel