Bisnis.com, JAKARTA- Pemprov DKI diminta mewaspadai tingkat inflasi sepanjang tahun ini yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Ibu Kota.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta Donny P. Joewono mengatakan dalam dua bulan di awal tahun ini angka inflasi cukup tinggi antara lain 0,99% pada Januari dan 0,33% pada Februari.
"Kalau inflasi tinggi maka akan menekan daya beli masyarakat yang ujung-ujungnya konsumsi rumah tangga pertumbuhanya menurun," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (26/3/2017).
Namun, dia optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan pertama akan tumbuh dibandingkan dengan triwulan IV 2016 dengan mengacu pada beberapa faktor konsumsi sepanjang dua bulan terakhir.
Dia memberi contoh, geliat sektoral terutama industri pengolahan semakin membaik terlihat dari angka penjualan kendaraan dalam dua bulan terakhir yang menunjukan tren positif.
"Maka kami optimistis pertumbuhan ekonomi terutama di triwulan pertama mencapai sekitar 5,6%-5,7% atau lebih baik dari kuartal IV tahun lalu," paparnya.
Dia menambahkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini pun diprediksi akan membaik dari tahun lalu, meskipun angka inflasi tidak dijamin bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Memang angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta belum keluar. Tapi kami proyeksikan pertumbuhanya bisa lebih bagus dari tahun lalu," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta sepanjang Januari-Februari belum menggembirakan dari yang diharapkan.
Pihaknya pada Senin (27/3/2017) akan mengumpulkan seluruh stakeholder terkait untuk merumuskan strategi menumbuhkan perekonomian di Jakarta.
"Selama Januari-Februari pertumbuhan ekonomi di Jakarta cukup menghawatirkan. Data persisnya kami belum tahu seperti apa, nanti Senin angkanya kami tampilkan," ujarnya.
Dia berjanji Pemprov DKI akan bekerja keras memperbaiki stabilitas ekonomi di Jakarta dengan program dan strategi yang akan dilakukan.
Saefullah memberi contoh pihaknya telah mengeluarkan kebijakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di bawah Rp1 miliar digratiskan demikian juga dengan Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan atau BPHTB di bawah Rp2 miliar.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan dinas dan badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor pangan untuk menstabilkan harga sepanjang tahun ini.
"Kami sudah upayakan Dharma Jaya dan Pasar Jaya agar bisa melakukan langkah-langkah antisipasi penaikan harga dan ketersediaan bahan pokok. Kami sudah punya cold storage untuk menyetok bahan pokok tiga bulan ke depan," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel