Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat hukum dan politik dari Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan mengimbau warga Jakarta harus lebih cermat dan teliti untuk menguliti karakter masing-masing calon demi mendapatkan pemimpin yang kredibel dan berintegritas.
"Salah satu hal yang perlu menjadi catatan penting adalah mengenai karakter sang calon apakah ketika memimpin bakal mampu menjaga aset-aset DKI Jakarta yang nilainya triliunan," kata Ridwan, di Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Jangan sampai, lanjut dia, justru yang terpilih adalah figur yang punya rekam jejak bisnis dan punya kemampuan merekayasa aset sehingga dikhawatirkan nanti aset-aset DKI Jakarta bakal direkayasa dan dialihkan kepemilikannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok bisnisnya.
"Karakter seseorang dalam menjalani kehidupan kesehariannya tentu berkaitan dengan rekam jejak yang mestinya juga akan melekat pada keseharian calon tersebut ketika terpilih menjadi pejabat publik kelak. Hal ini yang mesti diperhatikan serius oleh masyarakat Jakarta, sehingga tidak salah pilih karena bisa jadi malah akan membahayakan dalam pengelolaan aset-aset Jakarta," kata Ridwan.
Dirinya mencermati pemberitaan di media belakangan ini, dimana salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta disebut-sebut punya persoalan hukum terkait dugaan melakukan rekayasa dalam penguasaan aset. Bahkan, dugaan rekayasa itu diduga dilakukan terhadap orang yang selama ini banyak membantunya dan disebut sebagai orang tua angkatnya.
Nyatanya, kata Ridwan, belakangan justru orang tua angkatnya itulah yang kemudian melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga ke kepolisian atas dugaan penggelapan aset.
Sandiaga Uno dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward Seky Soeryadjaya, atas dugaan melakukan penggelapan aset terkait proses penjualan tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, tahun 2012 lalu.
Dalam kasus yang sudah banyak diberitakan misalnya, sebut Ridwan, adalah kasus yang diduga ada pat gulipat proyek Depot Pertamina Balaraja, dimana ada dugaan yang bersangkutan menggandakan sertifikat tanah yang dilaporkan hilang, lalu berkembang menjadi dikesankan sertifikat itu dicuri oleh Edward Soerjadjaya yang padahal senyatanya tanah itu memang milik Edward.
"Kemudian atas tanah itu keluar sertifikat dengan nomor yang berbeda dan dijadikan alat transaksi dengan Pertamina. Ini tentu saja mengkhawatirkan dan berbahaya bagi kelangsungan aset-aset strategis Pemprov DKI ke depan jika calon Gubernur yang punya rekam jejak atau karakter seperti itu dipercaya memimpin Jakarta," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel