Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Arab Saudi meminta kepada kementerian dan lembaga untuk meninjau dan mengevaluasi ulang sejumlah proyek infrastruktur yang bernilai miliaran dolar AS yang belum selesai dikerjakan.
Kebijakan itu dilakukan dalam rangka proses efisiensi dan restruktuisasi anggaran negara di tengah masih belum pulihnya harga minyak dunia. Proses tersebut akan didasarkan dari laporan Bureau of Capital and Operational Spending Rationalization.
Seperti diketahui, lembaga itu didirikan di Riyadh pada tahun lalu. Lembaga tersebut ditugaskan untuk membantu Pemerintah Arab Saudi dalam mengaudit dan mengawasi proyek-proyek negara yang tidak efisien. Sejauh ini, lembaga tersebut telah mengumpulkan sejumlah proyek yang penyelesaiannya masih di bawah 25%.
“Beberapa proyek mungkin akan tetap dilanjutkan, jika mereka berhasil menggaet sektor swasta untuk membantu pendanaannya. Selebihnya, jika proyek itu tidak ada peran swasta yang menguntungkan maka akan ditangguhkan,” kata salah satu sumber Reuters yang enggan disebut namanya, Senin (17/4/2017).
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari proses reformasi perekonomian Arab Saudi yang telah dicanangkan sejak tahun lalu. Dalam hal ini, pemerintah Kerajaan Arab Saudi berniat untuk mulai meninggalkan ketergantungan pendapatan nasionalnya dari ekspor minyaknya.
Pemerintah Arab Saudi sendiri selama ini dipusingkan oleh sejumlah proyek-proyek nasional yang menelan dana sangat besar. Pasalnya proyek-proyek tersebut dirancang sebelum 2014, di mana harga minyak dunia belum mengalami penurunan yang parah.
Pada Februari lalu, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan bahkan telah menyatakan bahwa pemerintah akan membatasi belanja infrastruktur guna menjaga defisit anggaran agar tak terlalu melebar pada tahun ini.
Sejauh ini menurut al-Jadaan, pemerintah telah menyelamatkan dana negara hingga 80 miliar riyal atau senilai US$21,33 miliar dari kebijakan efisiensi belaja negara tersebut.
Terpisah, perusahaan konsultan Faithful+Gould memperkirakan, sejak Januari lalu, pemerintah telah membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai akan membebani anggaran nasional. Nilai total proyek yang telah dibatalkan tersebut mencapai US$13,3 miliar.
Sementara itu, berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan pada akhir tahun lalu, belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur pada tahun ini akan mencapai 1,4 triliun riyal. Nilai tersebut dihitung tanpa memasukkan sejumlah rencana efisiensi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel