Peluru Tajam di Pilpres 2019

Bisnis.com,04 Mei 2017, 15:23 WIB
Penulis: John Andhi Oktaveri
Demo mengingatkan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)./Jibiphoto

Kabar24.com, JAKARTA - Isu korupsi dan persoalan moralitas akan tetap menjadi peluru tajam dalam ‘menembak’ lawan politik dua tahun menjelang pemilihan presiden pada 2019.

Demikian dikemukakan oleh pengamat politik Ubedilah Badrun dalam diskusi bertema “Menelisik Skandal BLBI, KPK Jangan Tebang Pilih” yang juga menampilkan nara sumber Direktur Centre for Badget Analysis Uchok Sky Khadafi dan pengamat hukum Alfons Loemau, Kamis (4/5/2017).

Menurut Ubedilah, mencuatnya pengusutan kasus Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) akhir-akhir ini bisa jadi menjadi salah satu bidikan terhadap lawan politik melalui instrumen hukum meski kasus ini telah lama terjadi.

Mengingat, kasus BLBI mencuat di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ujarnya, maka bukan tidak mungkin ketua umum PDIP itu tengah dibidik, karena mengeluarkan surat keterangan lunas utang para pengemplang BLBI.

“Peluru paling tajam membidik lawan politik adalah kasus korupsi dan mengapa baru sekarang kasus ini dibongkar lagi, kasus ini harusnya dibuka sejak dulu,” ujarnya.

Dia berpendapat, KPK sebagai penegak hukum juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi alat politik.

“Artinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan yang membuka peluang orang untuk melakukan bargaining politik untuk membuka kasus politik,” ujarnya.

Ubeidillah juga menyoroti proses pemilihan para Komisioner KPK yang tidak terlepas dari kepentingan partai politik. Alasannya, para komisioner lembaga antirasuah itu ditentukan di DPR dan hampir setiap kasus korupsi besar muncul melibatkan tokoh partai politik.

Sementara itu, Uchok Sky Khadafi mengatakan, bahwa KPK telah melakukan tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi BLBI. Alasannya adalah, mengapa KPK justru malah mengungkap BLBI melalui bank yang sudah menerima surat keterangan lunas. Padahal, masih banyak bank lain yang tidak mau menyelesaikan kewajiannya yang jelas merugian negara, namun KPK tidak mengungkapnya.

“Saya khawatir KPK salah jalan, tersesat dalam mengungkap kasus BLBI,” ujarnya dalam duskusi tersebut.

Belum lagi BLBI yang diberikan kepada sejumlah bank pelat mreah yang sampai sekarang tidak ketahuan rimbanya meski nilainya lebih dari Rp400 triliun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini