Relawan Politik Jadi Komisaris BUMN Harus Sesuai Kompetensi

Bisnis.com,04 Mei 2017, 23:27 WIB
Penulis: MG Noviarizal Fernandez
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih/Antara-Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA- Selain tengah melakukan penelitian mengenai rangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) oleh pejabat kementerian, Ombudsman Republik Indonesia juga akan melakukan penelitian mengenai fenomena penunjukan komisaris yang disinyalir merupakan tim sukses pemimpin politik.

Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), mengatakan penelitian tersebut merupakan fase kedua yang akan ditindaklanjuti oleh jajarannya. Fase tersebut dilakukan setelah lembaganya menyelesaikan penelitian dan verifikasi terhadap pejabat kementerian yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN.

“Hal itu nanti kami lakukan juga,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (4/5/2017).

Dia mengatakan sebenarnya tidak masalah jika seseorang yang disinyalir merupakan relawan pendukung pemimpin politik selama masa kampanye, ditunjuk sebagai komisaris BUMN maupun BUMD, sepanjang orang tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan BUMN tersebut.

Sebagai contoh, salah seorang relawan yang paham mengenai persoalan agraria dan ditunjuk sebagai komisaris salah satu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mampu menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat sekitar perkebunan karena dia memiliki kompetensi akan hal itu.

“Tapi yang menjadi persoalan adalah seorang relawan politik kemudian ditunjuk sebagai komisaris di BUMN di mana dia tidak memiliki latar belakang kompetensi di tempat tersebut,” paparnya.

Berdasarkan kajian ORI, dari 144 BUMN, terdapat 541 komisaris. Dari jumlah itu, 41% atau 222 komisaris merupakan pejabat kementerian. Karena bertindak sebagai komisaris, para pejabat ini mendapatkan berbagai fasilitas seperti gaji sebesar 40% dari gaji direktur utama beserta tunjangan lainnya.

Menurut data ORI, kementerian yang paling banyak menugaskan pejabatnya sebagai komisaris BUMN adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu bidang bisnis BUMN yang paling banyak merekrut pejabat sebagai komisaris meliputi perbankan, infrastruktur, dan kesehatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: M. Syahran W. Lubis
Terkini