Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) mengungkapkan tiga hal penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menemukan solusi seimbang terkait dengan polemik dalam tata kelola pengembangan industri kelapa sawit.
Direktur Eksekutif Yayasan Kehati M. S. Sembiring menuturkan minyak kelapa sawit merupakan pemberi devisa terbesar bagi Indonesia setelah minyak bumi dan gas. Namun, pengembangannya harus tetap memperhatikan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Menurut Sembiring, ada tiga hal penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi seimbang terkait polemik dalam tata kelola kelapa sawit.
Pertama, penguatan kapasitas masyarakat terdampak terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan memerhatikan nilai konservasi tinggi (high conservation value), stok karbon tinggi, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (padiatapa), serta kerja sama yang adil dan setara.
"Kedua, meningkatnya keberterimaan produk perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar luar negeri," tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (11/5).
Ketiga, memberikan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan kelestarian keanekaragaman hayati, khususnya melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Lebih lanjut, kata Sembiring, Indonesia sudah memiliki sistem tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dalam kerangka ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Dalam perjalanannya, sistem ISPO masih memerlukan koordinasi dan kerja lintas kementerian serta para pihak untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, serta tata kelola yang baik dan penerimaan pasar.
“Dengan desain ulang dan penguatan ISPO, kita ingin tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik, serta pekebun swadaya sejahtera dan memiliki kisah sukses. Selain itu, ISPO ini juga harus dapat diterima di pasar global dan kredibel,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel