Kongres AS Ajukan Usulan Skema Pajak Baru

Bisnis.com,19 Jun 2017, 14:25 WIB
Penulis: Yustinus Andri DP

Bisnis.com, WASHINTON— Di tengah belum jelasnya mengenai kepastian kebijakan reformasi pajak Presiden Donald Trump, kini Kongres AS berencana untuk menyiapkan aturan baru guna mengantisipasi penghindaran pajak dari korporasi AS.

Saat ini anggota Kongres AS dari Partai Republik tengah menelaah opsi undang-undang dan aturan baru untuk mengantisipasi penghindaran pajak perusahaan AS, dengan cara menempatkan asetnya di negara dengan tarif pajak rendah.

Selain itu Kongres AS juga menelaah sistem yang digunakan perusahaan nasional dalam memindahkan kekayaannya ke luar negeri. Pemeriksaan  tersebut meliputi skema transfer pricing, pengupasan laba, dan inversi pajak.

“Keputusan tentang bagaimana menangani persoalan ini, termasuk dalam pembuatan undang-udang baru, berpeluang diumumkan sebelum Kongres AS memasuki masa reses dari 29 Juni-4 Juli 2017,” kata salah satu pejabat Kongres AS, seperti dikutip dari Reuters, (19/6/2017).

Kongres AS mensinyalir, aturan perpajakan Paman Sam  saat ini memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mengalihkan kekayaannya ke luar negeri.  Hal itu disebabkan oleh tingginya tarif pajak penghasilan perusahaan di AS, yakni sebesar 35%.

Tanpa adanya tindakan efektif sebelum terbitnya reformasi perpajakan Trump, dikhawatirkan eksodus kekayaan perusahaan AS ke luar negeri akan terus berjalan dan semakin deras.

Strategi untuk menghidari tarif pajak yang tinggi itu telah digunakan selama beberapa dekade oleh sejumlah raksasa asal AS. Mereka a.l. Microsoft Corp, Apple Inc dan Amazon.com Inc.

Analis independen di AS memperkirakan pemerintah federal dapat ehilangan dana lebih dari US$100 miliar per tahun dari pendapatan pajak perusahaan AS jika tarif pajak penghasilan korporasi dikurangi. Jumlah tersbet setara dengan sepertiga dari pendapatan pajak perusahaan AS secara tahunan yang mencapai US$300 miliar.

Berdasarkan catatan Reuters, selama ini  perusahaan AS telah menngeruk keuntungan sekitar US$2,6 triliun pada bisnisnya di luar negeri. Jumlah itu lebih dari tiga perempat dari penerimaan pemerintah tahunan sebesar US$3,3 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Gita Arwana Cakti
Terkini