Bisnis.com, JAKARTA - Semester pertama 2017 telah dilalui pemerintah dengan sejumlah capaian dan catatan. Untuk tahun depan, pemerintah telah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2018.
Penguatan Pertahanan, Stabilitas Politik dan Keamanan, Kepastian Hukum, serta Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari prioritas nasional bidang Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan yang disusun dalam RKP 2018.
Saat Musrenbangnas 26 April 2017 yang dihadiri para pimpinan lembaga negara, menteri dan lembaga pemerintah non kementerian, serta kepala daerah seluruh Indonesia Presiden Joko Widodo menegaskan agar perencanaan pembangunan dirumuskan dengan lebih fokus serta mengedepankan skala prioritas.
Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, dalam RKP 2018, pemerintah telah menyiapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas.
Dijelaskan 10 Prioritas Nasional tersebut meliputi Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Energi; Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; Pembangunan Wilayah; serta Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Sedangkan di bawah 30 Program Prioritas terdapat proyek-proyek nasional.
Adapun berdasar Rancangan RKP 2018 yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, di Jakarta, 6 Juni 2017 disebutkan beberapa hal.
Untuk bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan pemerintah menetapkan penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, serta reformasi birokrasi sebagai prioritas.
Pada aspek penguatan pertahanan, Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit, Pembangunan MEF II, serta Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan menjadi kegiatan prioritas pemerintah.
Untuk aspek stabilitas politik dan keamanan, kegiatan prioritas pemerintah berupa Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik, Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik, Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri, serta Pemantapan Peran di Asean, Penguatan Diplomasi (Politik, Ekonomi, Maritim), Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap, Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
Pada aspek kepastian hukum, kegiatan prioritas pemerintah berupa penegakan hukum yang berkualitas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.
Sedangkan untuk reformasi birokrasi, perluasan implementasi e-Government yang terintegrasi, penguatan Implementasi standar pelayanan publik dan kapasitas SDM pelayanan, serta penguatan tata kelola dan manajemen SDM aparatur menjadi kegiatan prioritas pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel