Kabar24.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan tingkat popularitasnya saat menyetujui Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Ahmad Syafii Maarif mengatakan, pengesahan perppu tersebut banyak disalahartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap umat Islam. Pihaknya mempertanyakan umat Islam mana yang merasa dilawan.
"Presiden mengatakan dirinya tidak perlu popularitas, ini rakyat yang punya. Saya bilang berani sekali," kata Buya sapaan Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/7/2017).
Menurutnya, perppu tersebut sengaja digunakan pihak lain sebagai isu dalam menuju Pilpres 2019. Namun, Kepala Negara diklaim tidak memerdulikannya dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa.
Dia berpendapat Presiden Jokowi tidak memiliki beban, keinginan korupsi, maupun kepentingan memperkaya diri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel