TOL TRANS JAWA Sebabkan Ekonomi Pekalongan Menurun

Bisnis.com,20 Jul 2017, 23:22 WIB
Penulis: Anggara Pernando
Sejumlah pekerja mengerjakan proyek jalan tol ruas Solo-Kertosono di tepi Sungai Madiun, Desa Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (5/5). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan jalan tol Trans Jawa ruas Solo-Kertosono sepanjang 177,12 kilometer beroperasi penuh paling lambat awal 2018. ANTARA FOTO/Siswowidodo

Bisnis.com, PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa tengah menyatakan ekonomi wilayahnya mengalami penurunan akibat mulai beroperasinya Tol Trans Jawa.

Untuk itu diharapkan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (BPJT PUPR) dan PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR) mewujudkan komitmen untuk menghadirkan gerbang tol ke Pekalongan.

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Sri Ruminingsih mengatakan migrasi ekonomi ke Jalan Tol Trans Jawa dari saat ini berbasis Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) akan memberi dampak buruk bagi perekonomian Kota Pekalongan. Pasalnya dalam rancangan Trans Jawa saat ini tidak terdapat gerbang tol langsung yang terhubung dengan Kota Pekalongan. Pihaknya khawatir, berkurangnya akses ini akan membuat perekonomian Kota Pekalongan  menjadi lebih lambat.

“Jalan tol sudah dibangun, tapi harapannya Pekalongan tidak ditinggalkan baik untuk bisnis maupun sekadar wisata,” kata Sri, Kamis (20/7/2017).

Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah mengajukan usulan ke BPJT agar terdapat gerbang tol di Pekalongan. “Kami sedang negoisasi dengan BPJT dan PBTR,” katanya.

Sri mengatakan dalam negoisasi ini, pihak BPJT sudah memberi lampu hijau. Akan tetapi trace yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kota Pekalongan.

“Untuk itu sedang kami negoisasikan pengalihan trace. Nanti Pemerintah Kota Pekalongan yang akan membebaskan tanahnya,” katanya.

Dia mengatakan untuk trace baru gerbang tol itu, pemerintah akan membebaskan lahan seluas lima hektar. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk pembebasan ini masih dihitung dan akan dimasukan dalam APBD Perubahan 2017 nanti.

Direktur Utama PBTR Supriyono mengatakan usulan pemerintah kota pekalongan ini dapat dipenuhi oleh pihaknya. Akan tetapi, agar tidak menyalahi kontrak dengan BPJT pihaknya meminta pemerintah Pekalongan menyediakan tanah yang dibutuhkan.

“Kalau kami yang bebaskan tanahnya maka harus adendeum kontrak, dan itu perlu waktu,” katanya.

Supriyono mengatakan belum menghitung besaran investasi yang dibutuhkan untuk penambahan gerbang tol ini. Akan tetapi, pihaknya berkomitmen untuk membangunkan akses ke wilayah Pekalongan dengan jaringan Trans Jawa itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Andhika Anggoro Wening
Terkini