Pramono Anung Paparkan Perkembangan Terkini Utang Pemerintah

Bisnis.com,24 Jul 2017, 17:22 WIB
Penulis: Yusran Yunus
Pramono Anung/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan penjelasan soal perkembangan utang pemerintah seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin siang (24/7/2017).

"Pertumbuhan utang pemerintah sebenarnya kecil sekali. Tiga tahun lalu tepatnya akhir tahun 2014, utang pemerintah sudah mencapai Rp2.604,93 triliun, sekarang per April 2017 utang pemerintah tumbuh menjadi Rp3.667,41 triliun," katanya.

“Untuk membayar utang saja setiap tahun itu Rp250 triliun. Jadi kalau 3 tahun, tambah utangnya itu sudah Rp750 triliun, untuk membayar utangnya saja. Nah, sekarang ini kisarannya adalah sekitar Rp3.600 triliunan, jadi sebenarnya utangnya kecil sekali pemerintah ini,” tambahnya, sebagaimana dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, seskab.go,id.

Masalah utang pemerintah diakui Pramono perlu dijelaskan kepada publik. Ia menjelaskan, ketika Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden, utangnya itu sudah Rp2.700 triliun, kemudian setiap tahunnya harus membayar utang.

“Nggak ngapa-ngapain saja itu Rp250 triliun. Artinya, selama 3 tahun menjadi Rp750 triliun. Nah, tinggal dijumlahkan saja sekarang berapa yang diutang oleh pemerintah".

Namun demikian, Seskab mengakui pemerintah pasti akan melakukan penghematan, meski tetap harus fokus pada pembangunan infrastruktur.

“Jadi intinya begini, karena tahun 2018 sudah mau memasuki tahun politik, tentunya anggaran itu betul-betul harus fokus, terkonsentrasi, dan penghematan perlu dilakukan," tuturnya.

Presiden Jokowi, paparnya, dalam arahannya juga meminta kepada para menteri untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah untuk tahun 2018 meyakini, kalau semuanya bisa dijaga, maka ekonomi akan bisa tumbuh 5,3-5,4%.

Mengenai fokus APBN 2018, menurut Seskab, tetap di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kemudian juga yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga supaya disparitas itu mengecil gini rasionya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Martin Sihombing
Terkini