Bisnis.com, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengusulkan peningkatan kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di daerah itu, guna pengendalian inflasi.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebut kewenangan Bulog perlu ditambah dengan ikut mengendalikan komoditas cabai merah dan jengkol di Sumbar.
“Bulog perlu ditambah kewenangannya, ikut mengendalikan komoditas cabai dan jengkol agar tidak lagi menyebabkan inflasi,” katanya, Kamis (27/7/2017).
Tak hanya Bulog, dia juga menyarankan agar KPPU memiliki cabang di Sumbar, sehingga pengawasan terhadap pelaku usaha yang bergerak di sektor pangan bisa dilakukan dengan lebih ketat. Selama ini upaya pengendalian inflasi di Sumbar dimaksimalkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melaksanakan sejumlah program.
Salah satu program yang berhasil sepanjang tahun ini adalah mengendalikan pergerakan harga cabai merah. Irwan bahkan mendorong pegawainya dan masyarakat menanam cabai di rumah dengan polybag untuk kebutuhan sendiri.
Hasilnya, saat Ramadan dan Lebaran lalu, harga cabai di daerah itu turun signifikan dari Rp70.000 per kg menjelang Ramadan menjadi hanya di kisaran Rp18.000 hingga Rp25.000 per kg selama bulan puasa.
Terkendalinya harga cabai merah itu, menyebabkan inflasi Sumbar selama Ramadan cenderung sangat stabil. Padahal, dalam beberapa tahun sebelumnya, inflasi yang disebabkan komoditas pokok sangat tinggi.
Apalagi, komoditas penyumbang inflasi utama Sumbar dari bahan makanan berasal dari cabai merah, beras, bawang merah, dan jengkol.
Selain itu, penyumbang inflasi lainnya adalah kenaikan harga tiket pesawat saat momen mudik Lebaran yang meningkat hingga 200%.
Irwan mengatakan persoalan kenaikan harga tiket pesawat saat momen Lebaran di Sumbar perlu menjadi perhatian serius karena kenaikannya sudah terlalu tinggi dan berkontribusi meningkatkan inflasi.
“Kami minta pusat fasilitasi agar harga tiket Padang-Jakarta dan sebaliknya naiknya tidak terlalu tinggi,” kata Irwan.
Provinsi Sumatra Barat mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan TPID terbaik di Sumatra dalam upaya pengendalian inflasi. Penghargaan itu diberikan langsung oleh presiden Joko Widodo itu juga didapatkan provinsi DKI Jakarta sebagai TPID terbaik di Pulau Jawa, dan Bali sebagai TPID terbaik di wilayah timur Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel