Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono segera mengumpulkan direktur utama BUMN untuk membicarakan rencana pembatasan proyek infrastruktur yang bisa digarap BUMN.
Menurutnya, terdapat lima hal yang akan disampaikannya dalam pertemuan tersebut. Dua di antaranya yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh bermitra hanya dengan BUMN, melainkan melibatkan swasta dalam bentuk kerja sama operasional (KSO).
Selain itu, BUMN yang menggarap insfrastruktur air, utamanya bendungan, harus menggandeng swasta.
"Kemudian, tidak boleh memakai produknya sendiri dari hulu ke hilir. Misal, precast maksimal akan saya kasih 50%, [sisanya] swasta. Ini baru mau saya komunikasikan ke dirut," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Hal lain yang aman dibahas dalam pertemuan antara Menteri PUPR dengan direktur utama BUMN yakni soal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
"Perintah Presiden, peran BUMN terlalu kuat. Kita harus berikan leluang ke swasta. Wika Beton dia memang jadi pionir, tapi semua jadi punya. Swasta kalah. Ini masih dalam pikiran saya, besok mau saya kumpulkan dirut, baru saya bikin aturannya," tegas Basoeki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel