Korupsi Jadi Hambatan Terbesar Kinerja Birokrasi

Bisnis.com,21 Agt 2017, 17:00 WIB
Penulis: MG Noviarizal Fernandez
Ilustrasi./Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Adminsitrasi Negara menggelar seminar internasional bertemaa membangun pemerintahan kelas dunia, Senin (21/18/2017).

Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan seminar ini diselenggarakan untuk mendukung upaya pemerintah yang menempatkan peningkatan daya saing sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional.

Presiden, lanjutnya, dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya faktor birokrasi sebagai penggerak perubahan dan daya saing bangsa. Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan visi hendak membangun pemerintahan kelas dunia pada 2025 namun kebijakan reformasi diyakini belum menghasilkan dampak yang diterapkan.

“Hambatan terbesar berasal dari faktor korupsi dan kinerja birokrasi. Atas dasar itu maka refgormasi birokrasi memperlukan strategi baru untuk meningkatkan kinerja dan integritas birokrasi sehingga bisa menjadi pengungkit daya saing nasional,” paparnya.

Menurutnya, strategi baru reformasi tersebut memberikan penekanan pada upaya percepatan reformasi manajemen aparatur sipil negara, mendorong penyebaran informasi pelayanan publik, perubahan mendasar cara kerja birokrasi melalui otomatisasi dan teknologi informasi serta mendorong percepatan pemberantasan korupsi.

Forum ini, paparnya, merupakan wadah strategis untuk mempertajam arah reformasi birokrasi nasional yang telah berjalan 7 tahun ini melalui dialog paakr dari dunia akademis maupun birokrasi baik dalam negeri maupun luar negeri,” tuturnya.

Dia mengatakan, kebijakan birokrasi 2010-2014 telah menciptakan landasan kebijakan yang kokoh untuk dikembangkan lebih lanjut menciptakan smart government. Reformasi birokrasi, lanjutnya, merupakan sarana menciptakan pelayanan publik yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bangsa sebagaimana dituangkan dalam visi reformasi birokrasi 2025.

Hadir sebagai pembicara kunci Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didukung oleh pemateri lainnya seperti Monvadee Juntima dari Badan Reformasi Sektor Publik dan Daya Saing Global Thailand, dan Shin Jae Joon dari Agensi Kerja Sama Internasional Korea Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Martin Sihombing
Terkini