Bantuan Sosial Nontunai, BRI Berkomitmen Terus Berpatisipasi

Bisnis.com,30 Agt 2017, 16:11 WIB
Penulis: Surya Rianto
Nasabah melakukan transaksi perbankan melalui anjungan tunai manditi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) di Jakarta./JIBI-Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkomitmen untuk terus berpartisipsi dalam penyaluran bantuan sosial non tunai. Pada tahun ini, kementerian sosial menargetkan jumlah penerima bantuan sosial dinaikkan dari enam juta orang menjadi 10 juta orang.

Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia Hari Siaga mengatakan, perseroan berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Perseroan telah bekerja bersama Kemensos RI dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengaman dan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu.

“Ke depan, kami bersama dengan Himbara aka berkomitmen untuk menyukseskan program Kementerian Sosial khususnya dan pemerintah pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (30/8).

Menurut proyeksi Kementerian Sosial, pada 2018, pemerintah akan dapat memperluas jangkauan BPNT menjadi 10 juta KPM dengan alokasi sebesar Rp13,2 Triliun. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan selama 1 tahun yang mencakup 98 kota dengan jumlah penerima sekitar 1,7 juta KPM.

Khusus untuk BPNT, BRI telah menyalurkan bantuan dalam dua tahap di tahun 2017 kepada lebih kurang 530.000 KPM dengan total bantuan yang disalurkan sebesar Rp141 Miliar.

Pemerintah akan mengalihkan semua bantuan sosial dan subsidi dan dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan, seperti misalnya penyaluran bantuan Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, memudahkan pengontrolan bantuan dan juga agar memperluas inklusi keuangan di masyarakat.

Penyaluran bansos non tunai juga mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan agar bantuan yang disalurkan menjadi tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus meningkatkan kualitas dan cakupan program untuk masyarakat yang kurang mampu dan rentan.

Kemensos RI menargetkan dapat memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari semula 6 juta orang menjadi 10 juta orang pada  2018. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin. Penerima manfaatnya adalah anak usia sekolah, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas dan lanjut usia diatas 70 tahun.

Sampai pertengahan Agustus 2017, Bank BRI telah menyalurkan Bansos PKH dalam 2 tahap, pada penyaluran PKH Tahap I 2017 BRI berhasil menyalurkan bantuan kepada lebih dari 2 juta KPM dengan nominal sebesar Rp.1 Triliun. Pada penyaluran Bansos PKH Tahap II 2017, BRI menyalurkan bantuan kepada sekitar 1,6 juta KPM dengan nilai sebesar Rp839 Miliar.

Pada 2016, tercatat penerima PKH diperluas hingga mencapai target 5,98 juta KPM. Pada tahun tersebut, penyaluran bantuan dilakukan secara tunai dan nontunai. Namun pada tahun 2017, penyaluran PKH kepada 6 juta KPM seluruhnya dilakukan secara non tunai melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang diimplementasikan melalui kartu kombo KKS.

KKS merupakan kartu debet yang dikeluarkan oleh HIMBARA yang berfungsi sebagai media penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini juga dapat merekam data penerima dan berfungsi sebagai tabungan atau dompet elektronik (e-wallet).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Hendri Tri Widi Asworo
Terkini