Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta jajaran Badan Pertanahan Nasional memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, termasuk dalam pengurusan sertifikat tanah.
Hal ini disampaikan Presiden ketika memberikan sambutan pada Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bali, Jumat (8/9/2017).
Dalam acara yang dihelat di Lapangan Mangupraja Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut, Presiden juga mengatakan, salah satu kendala lambatnya pengurusan sertifikat tanah adalah kurangnya tenaga juru ukur.
Kini, lanjutnya, BPN telah memiliki juru ukur sebanyak 4.500 orang dari semula hanya 2.000 orang. "Sehingga mengukurnya lebih cepat, jadi enggak ada alasan lagi mengukurnya lamban," ucap Presiden, seperti disampaikan dalam siaran resmi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 3.500 sertifikat ke masyarakat Bali yang berasal dari empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar.
Saat ini baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat dari 126 juta bidang tanah yang ada. Untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah, Presiden telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil menyerahkan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan tahun 2019 menjadi 9 juta sertifikat.
Sertifikat tanah adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang telah dimiliki. "Oleh sebab itu harus tahu semuanya, berapa meter persegi yang dimiliki, letaknya di mana harus ngerti," kata Presiden.
Selain itu, Presiden mengingatkan para pemilik sertifikat untuk menyimpannya di tempat yang aman. "Agar kalau genteng bocor tidak rusak dan difotokopi agar mengurusnya mudah kalau hilang," ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel