Kabar24.com, JAKARTA—Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris mengatakan Presiden Joko Widodo harus menekan partai pendukungnya yang berada di Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK agar tidak melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
“Pak Joko Widodo harus memanfaatkan posisinya buat menekan koalisi pendukung supaya tidak ganggu KPK. Konsekuensi logisnya tentu saja Pansus itu membubarkan diri. Sebab akan banyak agenda politik lain yg menjadi utang politik dewan,” katanya, Rabu (13/9/2017).
Sebelumnya, beredar wacana Pansus akan diperpanjang lantaran KPK tidak pernah mau menemui untuk dikonfirmasi setelah instrumen DPR itu membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
KPK sendiri enggan menemui Pansus karena cacat hukum melanggar UU MD3. Seiring berjalannya kinerja Pansus, dinilai semakin menguatkan dugaan ingin melemahkan KPK.
Pasalnya, para anggota Pansus sempat menyebut rekomendasi yang dihasilkan untuk pemerintah adalah pengurangan kewenangan strategis KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel