Bisnis.com, SAMARINDA - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Utara (Kaltara) 2016 sebesar 76,98. Angka ini turun 3,18 poin dibanding 2015 tercatat sebesar 80,16. Jika dibanding angka nasional 70,09, angka Kaltara lebih tinggi 6,89 poin.
IDI Kaltara 2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yaitu aspek kebebasan sipil sebesar 100, aspek hak-hak politik 66,64 dan aspek lembaga-lembaga demokrasi 64,48.
"Perlu menjadi perhatian, pada aspek lembaga demokrasi, beberapa variabel memiliki nilai buruk. Yaitu variabel peran DPRD (31,16) dan peran birokrasi pemerintah daerah (50,22)," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim yang membawahi Kaltara, M Habibullah, Jumat (15/9/2017).
Indikator-indikator yang lemah dalam aspek lembaga demokrasi di Kaltara, yaitu persentase anggota perempuan DPRD Provinsi, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, alokasi anggaran pendidikan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, kegiatan kaderisasi dilakukan peserta pemilu, dan upaya penyediaan infomasi APBD oleh pemerintah daerah.
"Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya membaik," kata M Habibullah.
IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur.
"IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum," jelas M Habibullah.
Sehingga, perkembangan IDI ini merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
"Pengumpulan data IDI dilakukan BPS ini mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan yang sesuai indikator-indikator. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion,” ujar M Habibullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel