Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Keuangan menunjuk PT Investree Radhika Jaya atau Investree sebagai fintech peer-to-peer lending yang menjadi pilot project Pengembangan Sistem Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) untuk investor ritel secara online.
Pilot project tersebut akan diimplementasikan pada tahun 2018 guna mendukung keuangan inklusif, memperluas basis investor ritel domestik, serta mempermudah akses investasi ritel untuk masyarakat di Indonesia.
Adrian Gunadi, Co-Founder & CEO Investree, mengatakan pengembangan sistem tersebut sebagai terobosan yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus memberikan alternatif mekanisme penerbitan SBN ritel. Oleh karena itu, nantinya para peminjam borrower) dan pemberi pinjaman (lender) akan mendapatkan akses untuk membeli SBN melalui Investree.
“Ini dapat mengembangkan investasi ritel di Indonesia dengan menambah aset kelas yang didistribusikan melalui platform kami,” kata Adrian melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (15/9/2017).
Menurut Global Retail Development Index (GRDI) 2016, Indonesia berada di peringkat 5 negara dengan sektor bisnis ritel paling potensial di dunia. Adrian meyakini dengan tugas baru yang diberikan dapat menumbuhkan keuangan di Indonesia. Selain itu, katanya, transformasi investasi juga sedang mengalami pergeseran dari investor institusi ke investor ritel seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi.
“Ada beberapa faktor yang membuat sektor ritel di Indonesia terus tumbuh dan menarik minat investor, salah satunya adalah jumlah penduduk dan meningkatnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia,” tambah Adrian.
Sembilan institusi yang ditunjuk dalam pilot project pemerintah ini selain Investree adalah PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., dan PT Bareksa Portal Investasi.
Dia menuturkan Investree telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Mei 2017 lalu dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah daru segi sistem elektronik, mitigasi risiko, kelayakan SDM, dan infrastruktur operasional lainnya untuk menjalankan bisnis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel