Kabar24.com, JAKARTA—Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pihaknya tak khawatir jika masalah Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK digunakan lawan politik untuk merusak elektabilitas partai berlambang beringin itu. Demikian juga dengan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada tahun politik 2018-2019.
Seperti diketahui, Golkar dan partai pendukung pemerintah di parlemen saat ini menjadi penggerak Pansus tersebut.
Adapun keberadaan Pansus, dianggap sebagai jalan menggembosi KPK yang getol memberantas korupsi.
Apa lagi keberadaan Pansus disinyalir sebagai 'akal-akalan' anggota dewan, karena lembaga antirasuah tersebut sedang mengusut kasus korupsi KTP berbasis elektronik yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Tersangka utama kasus tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto.
Di sisi lain, Golkar saat ini sudah mengikat kesepakatan untuk menyokong Presiden Joko Widodo pada pemilu presiden 2019.
"Hak angket ini hak DPR yang diatur UU. Kami ingin Pansus ini berorientasi pada tata kelola KPK sehingga menjamin kerja secara profesional dan lebih efektif dan Partai Golkar menolak pembubaran KPK. Sehingga saya yakin elektabilitas kami dan Pak Joko Widodo tidak terganggu," katanya, Jumat (22/9/2017).
Dia menambahkan, Pansus yang didukung partainya hadir untuk menguatkan KPK.
"Sikap kami jelas kalau pembubaran kami tidak setuju. Sikap kami tidak abu-abu. Rusak negara kita kalau begitu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel