Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memperbesar jumlah cadangan beras pemerintah seiring dengan program Bantuan Pangan Non Tunai yang akan diperluas pelaksanaannya pada 2018. Bantuan Pangan Non Tunai saat ini telah dilaksanakan di 44 kabupaten kota.
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori menyampaikan ketika bantuan pangan non tunai berjalan, maka fungsi stabilisasi harga akan bergantung pada cadangan beras pemerintah.
Sementara, jumlah cadangan beras pemerintah dinilai masih teramat kecil yakni 0,35 juta ton yang hanya mampu untuk kebutuhan tiga hari.
"Ini kalau dijadikan penyangga untuk stabilkan harga beras sangat tidak mungkin," kata dia ketika memaparkan tentang Bulog dan Subsidi Pangan di kantor Perum Bulog pada Jumat (22/9/2017).
Menurutnya, pemerintah perlu memperbesar cadangan beras pemerintah menjadi 1,5 juta ton - 2 juta ton. Jumlah cadangan beras pemerintah ini dinilai akan mampu menjadi fungsi stabilisasi harga.
Selain volume yang diperbesar, cadangan beras pemerintah perlu diisi oleh beras kualitas premium. Sebab, beras premium memiliki peran besar dalam mempengaruhi harga beras.
"Maka nilai yang harus disiapkan lebih besar dari rastra Rp2,1 triliun," katanya.
Selain itu, pemerintah dapat menugaskan Bulog untuk mengisi outlet penyedia bahan pangan bagi penerima bantuan pangan non tunai. Ini menjadi solusi agar Bulog dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai stabilisasi harga.
"Peran Bulog dalam BPNT belum jelas, masih digantung. Maka, posisi Bulog harus semakin diperjelas," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel