Bisnis.com, JAKARTA—Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan partainya akan menarik diri dari Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK jika posisi ketua umum beralih dari Setya Novanto.
Yorrys menyebutkan saat ini partai terbebani oleh kasus yang bersifat pribadi. Elektabilitas partai menurutnya tak harus anjlok karena hal tersebut. Terlebih, hal ini adalah kasus korupsi yang bertentangan dengan cita-cita reformasi.
Oleh karenanya, kata dia, partai sudah mempersiapkan pelaksana tugas (plt) ketua umum yaitu Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat menteri perindustrian.
Dia mengatakan Dewan Pembina Partai Golkar sudah melakukan rapat. Kesimpulan rapatnya menugaskan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie pada hari Sabtu [30/9] untuk bicara ke Setya Novanto agar mundur secara terhormat atau melalui mekanisme organisasi.
Oleh karena itu, rencananya pada Senin [2/9] malam pihaknya akan menggelar rapat pleno dan menunjuk Airlangga sebagai plt.
“Walau Setya tidak mau, dia harus tetap bikin surat menunjuk Airlangga sebagai plt. Setelah ada plt kami mau menarik diri dari Pansus Hak Angket terhadap KPK,” katanya, Jumat (29/9/2017).
Hal itu bukan tanpa alasan. Keberadaan Pansus diyakini sebagai akal -akalan anggota dewan saat KPK menjadikan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR itu sebagai tersangka kasus korupsi proyek KTP berbasis elektronik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel