Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin meminta Yorrys Raweyai legowo menerima pemecatannya dari jabatan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Golkar.
Menurut Mahyudin, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah mendatangani surat keputusan (SK) pergantian Yorrys dengan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Eko Wiratmoko. Dengan demikian Yorrys seharusnya tidak membuat opini sesat lagi soal pergantian posisi di DPP Golkar.
“Bagaimana pun, pergantian yang sudah diketahui Novanto tersebut harus dilaksanakan dengan taat dan patuh,” ujarnya.
Menurut Wakil Ketua MPR itu pergeseran jabatan struktur partai merupakan hak prerogatif ketua umum.
Lebih jauh, Mahyudin mengharapkan digesernya Yorrys dari kepengurusan DPP Golkar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Sebab, semua kebijakan sudah sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.
"Kalau direshuffle dari pengurus kan biasa. Menteri saja sering gonta-ganti reshuffle. Tentu saja Novanto sebagai ketua umum melihat pentingnya ada revitalisasi penguatan daripada kepengurusan untuk mencapai tujuan Golkar menang di Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019," ujarnya, Jumat (6/10).
Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengakui pihaknya tengah melakukan perombakan di kepengurusan partai. Akan tetapi Idrus enggan menanggapi isu pencopotan Yorrys Raweyai sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Idrus mengatakan, dalam waktu dekat Ketua Umum Setya Novanto akan mengumumkan soal revitalisasi pengurus tersebut.
"Tugas ini diberikan pada ketum, tentu semua secara organisatoris untuk melalui beberapa organisasi dan ini sudah di ketum. Saya kira dalam waktu singkat ketum akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan mandat yang diberikan oleh Rapimnas pada ketum," ujarnya. Idrus juga tidak bersedia menjelaskan nama-nama pengurus yang akan berganti.
Kendati demikian, dia mengatakan hal tersebut akan segera disampaikan secara resmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel