Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus memacu efisiensi prosedur perizinan untuk memacu industri nasional sekaligus meningkatkan logistic performance index yang sampai sekarang masih menduduki posisi ke lima di Asia Tenggara.
Hermiana, Kepala Sub Direktorat Perancanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Ditjen Bea dan Cukai, mengatakan, dari sisi pemerintah sebenarnya sudah berkomitmen untuk mempermudah alur logistik melalui serangkaian program deregulasi.
"Dari sisi bea cukai, kami juga membantu untuk meningkatkan dwelingtime, simplifikasi prosedur, dan efisiensi biaya logistik," kata Hermiana di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Di samping terus memberikan fasilitas kepada pelaku usaha. Otoritas kepabeanan juga tengah terus memburu para importir berisiko tinggi. Penertiban tersebut untuk penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang tengah berlangsung.
Ada dua isu dalam penertiban importir tersebut, pertama soal fiskal. Keberaraan importir bermasalah itu memiliki risiko fiskal karena tidak memberitahukan dokumen mereka sebagaimana adanya, sehingga para importir kategori ini membayar lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan.
Kedua, isu soal lessens, apabila dibiarkan hal itu akan sangat tidak fair dengan pelaku bisnis sehingga akan menganggu perdagangan dan ekonomi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel