Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bertekad memperbaiki sistem pencatatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
Dia bahkan sesumbar Pemprov DKI harus mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada masa jabatannya.
"Saya mantan akuntan. Kalau gak [dapat] WTP galau gak bisa tidur," ujarnya di Balai Kota DKI, Selasa (17/10/2017).
Mantan bos Saratoga tersebut mengatakan jika di dunia usaha WTP bisa memberikan implikasi 50:50. Artinya, pemegang saham bisa membuat keputusan untuk melanjutkan [kinerja direksi] atau menggantinya.
Dia pun menitipkan pesan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk bersama-sama mengejar target opini WTP.
"Pokoknya harus dicapai. Kalau gak WTP itu artinya kita ga akuntabel. Capaian di sini [Pemprov DKI[ gak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya soal serapan, tetapi persiapan laporan keuangan," jelasnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI hanya mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) sejak pemerintahan periode lima tahun terakhir yang dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjajaha Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.
Beberapa hal yang membuat BPK menyematkan opini WDP a.l. kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, kasus pembelian lahan untuk Rusunawa Cengkareng Barat, dan tidak baiknya pencatatan aset sehingga membuat Jakarta kehilangan banyak lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel