Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 117 bupati dan pimpinan DPRD serta 11 kepala bappeda provinsi menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi layak di tahun 2019.
Plt. Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, pemerintah terus mendorong pencapaian sustainable development goals/SDGs. Untuk mewujudkan itu, peran kepala daerah sangat penting.
"Kalau berdasarkan SDGs dicanangkan pada 2030, tapi oleh pemerintahan Jokowi-JK ini justru ditargetkan lebih awal, sehingga masuk dalam RPJMN 2015-2019," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/10/2017).
Hal itu diutarakannya ketika membuka Workshop Kebijakan dan Strategi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Regional III.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain 117 bupati, pimpinan DPRD kabupaten, dinas pekerjaan umum dan badan pengembangan dan pembangunan daerah yang wilayahnya menjadi lokasi Program Pamsimas di Regional III (Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua).
Hadi Prabowo menuturkan, Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasimas) untuk meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan bagi masyarakat perdesaan, meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Untuk Regional III yang terdiri dari 11 provinsi, baru terdapat 36 kabupaten atau 30% yang memiliki peraturan bupati terkait pelaksanaan rencana aksi daerah bidang AMPL. Fakta ini perlu mendapatkan respon serius karena legalisasi penting untuk menggerakkan kebijakan.
"Oleh karena itu, Ditjen Bina Bangda mengadakan workshop ini untuk memahami kenapa daerah tidak memprioritaskan. Makanya diundang bupati, DPRD dan Bappeda karena sinergitas ini yang dibutuhkan untuk percepatan pencapaian target di 2019," tambah Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel