Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI dan Badan Anggaran (Banggar) sepakat membatalkan suntikan penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima perusahaan daerah di Ibu Kota.
Dari lima BUMD yang mengajukan proposal PMD, ada dua perusahaan daerah yang bergerak di sektor pangan, yaitu PT Food Station Tjipinang dan PD Dharma Jaya.
Menanggapi hal itu, anggota Banggar Bestari Barus menyayangkan sikap eksekutif dan legislatif yang membatalkan pemberian PMD untuk lima BUMD, khususnya yang bertugas menjaga ketahanan pangan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memutuskan untuk menghapus dana penyertaan modal pemerintah sebesar Rp2 triliun untuk menutup defisit pada KUA-PPAS 2018.
Di antara Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mendapatkan PMP pada Rancangan APBD 2018, dua perusahaan memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas pangan yakni PT Food Station Tjipinang dan PD Dharma Jaya. Food Station sebelumnya direncanakan akan menerima PMP sebesar Rp125 miliar sedangkan Dharma Jaya Rp39 miliar.
"Kalau BUMD seperti Sarana Jaya yang fungsinya membangun hunian lalu disewakan ya enggak apa-apa. Namun, kalau seperti Dharma Jaya dan Food Station Tjipinang enggak dikasih PMD fatal ini," katanya kepada Bisnis, Rabu (16/11/2017).
Dia menuturkan kehadiran BUMD tersebut dipasar sudah terbukti mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya beras dan daging.
Karena pemerintah hadir, maka tidak banyak spekulan yang berani untuk mempermainkan harga di pasar. Fluktuasi harga beras biasanya terjadi pada akhir tahun hingga awal tahun. Kondisi tersebut terjadi lantaran minimnya stok jelang panen.
Sementara itu, harga daging acap kali mengalami kenaikan jelang momentum Puasa dan Hari Raya Idulfitri.
"Sekarang pemerintah harus kerja ekstra keras untuk memantau pergerakan harga. Saya takut banyak tengkulak yang akan ambil untung jelang Lebaran dengan memainkan harga," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel