Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah untuk sejumlah organisasi atau lembaga kemasyarakatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 sebesar Rp 1,75 triliun. Anggaran tersebut naik dari tahun lalu yang nilainya Rp 1,47 triliun.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengatakan anggaran untuk hibah itu dialokasikan berdasarkan permintaan masyarakat. Setelah itu, kata Prabowo, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban meneliti permohonan tersebut.
"Setelah dilakukan penelitian, yang mana yang bisa diberi atau tidaknya kan tergantung dari hasil penelitian mereka," ujar Prabowo, Kamis, 23 November 2017. Anggota Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan dalam pengajuan dana hibah dilakukan setelah lembaga tersebut bersurat kepada pemerintah DKI Jakarta.
Artinya, kata Prabowo, dana hibah diberikan bukan berdasarkan inisiatif pemerintah, melainkan masyarakat, dan harus menulis detail rincian kebutuhannya. "Jadi, yang kemarin bukan kami yang menentukan, yang menentukan adalah mereka sendiri yang minta," ujar Prabowo.
Salah satu lembaga atau organisasi yang menerima dana hibah adalah Laskar Merah Putih Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 500 juta. Selain itu, Komando Resimen Mahasiswa Jakarta Raya Jayakarta juga menerima dana hibah Rp 1 miliar. Beberapa lembaga dan organisasi lain menerima dana hibah dengan angka bervariasi.
Tak hanya ke lembaga dan organisasi masyarakat, pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk sejumlah majelis taklim, yang besarnya mencapai Rp 175 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel