Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Obat Hewan Indonesia meyakini kebijakan larangan penggunaan antibiotik untuk pemacu pertumbuhan (antibiotic growth promoter/AGP) yang efektif mulai 1 Januari 2018 tidak akan mengganggu bisnis obat hewan.
Sebaliknya, sejumlah kebijakan seperti penghentian impor jagung dan dibebaskannya impor daging justru menggerus pasar obat hewan.
Sekertaris Jenderal Asosiasi Obat Hewan Indonesia Akhmad Harris Priyadi mengatakan industri sepakat mendukung larangan AGP sejalan dengan kampanye kesadaraan penggunaan antibiotik. Industri sepakat tidak menggunakan antibiotik dalam pakan.
"Kami sudah sepakat tidak menggunakan antibiotik lagi dalam pakan. Di Indonesia, pengganti AGP sudah tersedia. Dari segi bisnis tidak berubah, hanya jenis impor yang berubah," kata dia, belum lama ini.
Meski demikian, Asohi mengingatkan tidak adanya penggunaan antibiotik dalam pakan harus diikuti dengan praktek pemeliharaan yang baik dengan menjaga kesehatan dan lingkungan. Ini menjadi tugas perusahaan dan pemerintah melakukan pendampingan.
Disampaikannya, pada tahun pertama penerapan kebijakan ini akan banyak ternak unggas yang mati. Namun, ini dapat dikendalikan dengan bekerja sama mencegah masuknya penyakit ke dalam kandang.
Selain itu, Harris mengatakan industri menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak melindungi peternak dalam negeri. Pasalnya, kata Harris, kebijakan seperti penghentian impor jagung dan dibuka lebar impor daging secara tidak langsung akan berdampak ke industri obat hewan.
Penghentian impor jagung yang tidak diikuti peningkatan produksi dalam negeri, justru menekan peternak karena harga jagung tinggi. Ini berakibat daya saing produk ternak unggas lebih rendah dari negara Asean lainnya. Sejalan dengan itu, peternak semakin tertekan karena harga di tingkat peternak sepanjang tahun ini tidak menutup biaya produksi.
"Kondisi yang terjadi pada industri peternakan akan berdampak ke industri obat hewan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel