Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan Tahunan ke-15 (RT15) dan Rapat Umum ke-14 (General Assembly/GA14) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berakhir dengan catatan positif, yakni menekankan aspek inklusivitas, akuntabilitas, dan komitmen untuk mengubah pasar secara bersama-sama.
Pertemuan global itu menjadi wadah untuk mendengar dan memperhitungkan pendapat dari seluruh rantai pasokan minyak kelapa sawit, untuk memastikan praktik-praktik dan standar terbaik dapat dicapai dan bermanfaat bagi semua pihak.
RSPO menyambut baik DAABON Group dan United Plantations sebagai dua perusahaan yang mendapatkan sertifikasi RSPO NEXT, dengan DAABON Group sebagai yang pertama di dunia yang mencapai RSPO NEXT pada awal tahun ini.
Adapun United Plantations merupakan pekebun kelapa sawit yang pertama di Malaysia yang mendapat sertifikasi tersebut. Petani mandiri dari Indonesia dan Thailand juga mendapat sertifikat atas pencapaiannya meraih sertifikasi RSPO.
"Kita perlu mendorong perubahan dan tidak berharap bahwa mereka yang baru memulai perjalanan dalam praktik berkelanjutan harus menjadi pintar dalam semalam," kata CEO RSPO Datuk Darrel Webber dalam siaran pers, Selasa (5/12/2017)
GA14 RSPO juga telah dilaksanakan dan menghasilkan beberapa keputusan dari beberapa resolusi yang disetujui, a.l. resolusi GA14-6f yang menekankan RSPO untuk meninjau bentuk pemungutan suara General Assembly berdasarkan pendekatan proporsional sehingga berbagai kategori keanggotaan memiliki bobot yang sama tanpa memperhitungkan jumlah keanggotaan total, yang mengarah pada representasi yang lebih seimbang dari semua kelompok kepentingan.
Kedua, resolusi GA14-6g yang mengakui secara resmi terhadap perwakilan pekebun Indonesia dari Indonesian Growers Caucus (IGC) di semua forum RSPO, yang secara formal mewakili IGC untuk mendorong keterlibatan yang lebih baik dan lebih efektif dari pekebun di Indonesia.
Ketiga, resolusi GA14-6i yang mengubah anggaran dasar RSPO dan pedoman perilaku bagi anggota RSPO untuk menghindari konflik yurisdiksi, kontradiksi, dan memberikan legitimasi terhadap prosedur pengaduan, dan banding (complaints and appeals procedures) yang telah direvisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel