Bisnis.com, JAKARTA-Sebanyak 6.000 dari 22.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, siap menyalurkan Bantuan Pangang Non Tunai (BPNT) dari pemerintah.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengatakan selain menjadi penyalur BPNT dari pemerintah berupa beras dan telur, BUMDes juga bisa berperan ganda sebagai suplier.
“Kalau di desa tersebut sektor pertaniannya seperti beras memenuhi, maka beras cukup diambil dari desa setempat. Tapi, kalau di desa itu ada BUMDes dan tidak ada sektor pertaniannya terutama padi, maka ini akan disuplai oleh Bulog,” katanya, Kamis (7/12/2017).
Dia dalam situs resmi Kemendesa PDTT, menjelaskan program BPNT dari Kementerian Sosial tersebut menyasar sekitar 1,28 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 10 juta KMP.
Seluruh bantuan tersebut, lanjutnya, akan disalurkan secara nontunai melalui kartu keluarga sejahtera dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
“BUMDes akan menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai yang untuk kali ini berupa beras dan telur. Kedepannya nanti, subsidi-subsidi pemerintah juga akan disalurkan lewat BUMDes,” ujarnya.
Menurutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M Soemarno, juga memberikan dukungan kepada Kemendesa PDTT dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerja sama melaksanakan program BPNT yang melibatkan BUMDes.
Dengan adanya mitra BUMDes, lanjutnya, diharapankan nantinya di daerah yang memiliki padi kemungkinan bisa langsung diadakan penggilingan dan sekaligus pengemasannya. Dengan begitu perputaran uangnya ada di disa tersebut.
“Nantinya mitra BUMDes itu juga akan dipikirkan untuk beternak ayam telur, sehingga masyarakat bisa dapatkan telur di sana, tidak dari pusat. Perputaran uang terjadi di daerah, tidak di pusat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel