Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui perwakilan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sikap Pemprov DKI terkait reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Perwakilan Koalisi Teluk Jakarta, Tigor Hutapea mengatakan pihaknya akan menyampaikan masukan dan langkah guna menghentikan proyek reklamasi.
"Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu mencabut Peraturan Daerah tentang reklamasi yang saat ini tengah dibahas di DPRD DKI," katanya di Balai Kota DKI, Kamis (7/12/2017).
Pemprov DKI sebelumnya telah menarik Raperda terkait Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari pembahasan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tahun anggaran 2018.
Selain mencabut dua raperda tersebut, dia juga menantang Anies untuk menghentikan pembangunan reklamasi, khususnya pulau C dan D. Reklamasi dua pulau tersebut dilaksanakan oleh PT Kapuk Naga Indah (PT KNI), anak usaha PT Agung Sedayu.
"[Kami tanya Anies] Bagaimana menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di pulau C dan D. Perlu ada langkah hukum atau penindakan lebih lanjut terkait bangunan yang sudah jadi. Pergub soal penataan ruang di dua pulau tersebut kalau bisa dicabut juga sehingga tak ada lagi dasar bagi pengembang," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik kunjungan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta di kantornya.
"Aspirasi mereka akan menjadi bahan kami untuk menyusun kebijakan. Kami sedang dalam tahap fase penyusunan dan akan ada tim secara khusus memfokuskan pada penataan kawasan pesisir pantai Jakarta," ucap Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel