Kabar24.com, JAKARTA—Pemerintah Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) mengkritik Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena telah melenceng dari fungsi utamanya karena terlalu fokus pada satu pekerjaan saja.
Dalam pidatonya di dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO di Buenos Aires, Argentina Selasa (12/12) Kepala Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer mengatakan bahwa WTO terlalu fokus pada proses penyelesaian hukum perdagangan antarnegara. Di sisi lain, organisasi itu justru meninggalkan misi utamanya utuk mendorong kemajuan perdagangan negara dunia.
"Kami prihatin bahwa WTO kehilangan fokus utamanya dan menjadi organisasi yang hanya berorientasi pada proses litigasi," kata Lightizer, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (12/12/2017).
Selain WTO, dia juga turut mengkritik negara anggota organisasi perdagangan tersebut. Menurutnya, banyak negara yang terlalu percaya bahwa mereka bisa mendapatkan konsesi melalui tuntutan hukum. Sebaliknya mereka justru menafikan proses perundingan.
Berdasarkan hal tersebut, menurutnya AS telah mengambil langkah tepat dengan mengembargo untuk sementara waktu, pengangkatan hakim panel banding WTO. Adapun langkah Paman Sam tersebut mendapat tentangan dari para pejabat WTO, pasalnya hal itu telah mengganggu proses penyelesaian perselisihan antarnegara.
Sementara itu, pernyataan hampir serupa juga diungkapkan oleh Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom. Menurutnya, organisasi perdagangan tersebut tidak menjalankan tugas sesuai fungsinya.
“Organisasi ini (WTO)harus memainkan peran yang lebih besar pada perdagangan global. WTO gagal mendidik negara anggotanya untuk benar-benar menyelesaikan isu-isu krusial secara tuntas. Negara anggota juga tidak semuanya menjalankan kesepakatan yang telah dibuat,” kata Malmstrom.
Hal itu menurutnya, juga menjadi masalah sistemik yang perlu diselesaikan oleh WTO selain terlalu fokusnya negara itu pada proses penyelesaiain litigasi negara anggota.
Adapun, bukan kali ini saja Uni Eropa dan AS satu suara terkait pandangan mereka trhadap WTO. Sebelumnya, kedua kawasan itu bersatu menolak klaim sudah berhaknya China mendapatkan status ekonomi pasar.
Dalam hal ini kedua kawasan melihat intervensi pemerintah Negeri Panda di berbagai sektor ekonomi masih terlalu besar. Kondisi itu membuat China dinilai tidak layak mendapat status ekonomi pasar, meskipun Bejing telah menyerahkan segala persayaratan perubahan status ekonominya ke WTO tahun lalu.
Apabila China mendapatkan status ekonomi pasar, maka negara itu berpeluang mendapat perlindungan lebih besar dari kebijakan anti-dumping negara mitra dagangnya.
Di sisi lain, dalam kesempatan yang bersamaan, Menteri Perdagangan China Zhong Shan justru membela peran WTO dalam memfasilitasi perdagangan global. WTO dinilainya berhasil mengakomodasi pertumbuhan perdagangan global. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan perdagangan global tahun ini yang meraih level tertingginya sejak 2014.
"Kami tidak percaya ada institusi lain yang bisa mempromosikan perdagangan seperti WTO, jadi kita harus terus maju dengan globalisasi agar dunia terbuka, inklusif, setara," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel