Bisnis.com, DENPASAR—Kabupaten Tabanan, Jembrana dan Bangli diminta memperbaiki sejumlah kelemahan yang ditemukan dalam efektivitas pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Hasil temuan BPK Bali, monitoring ketersediaan obat masih sangat rendah hingga rumah sakit umum kurang memadai dalam menyimpan hingga mendistribusikan obat. Tidak saja rumah sakit daerah, temuan serupa juga terjadi di puskesmas hingga dinas kesehatan.
“Secara keseluruhan soal JKN, ada beberapa dinas dan RSUD yang sudah menyusun tetapi perlu diperbaiki,” kata Kepala BPK Perwakilan Bali Yuliandra Tri Kusumo, Senin (18/12/2017).
Dijelaskan oleh Kepala Subauditorat Bali II BPK Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan pihaknya mendorong pemda untuk melihat lagi pemenuhan obat apakah sudah disusun atau belum. BPK juga mendorong perlunya pembelian secara elektronik atau e-purchasing untuk meningkatkan sejauh mana efektivitas pengadaan obat itu sendiri.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa seluruh temuan tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan obat dalam program JKN yang dilakukan BPK Bali. Kinerja obat JKN diperiksa karena merupakan salah satu program pemerintah pusat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel